BAB
I
PENDAHULUAN
1.1. Latar
belakang
Koperasi
adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi
dgn melaksanakn kegiatannya berdasar prinsip koperasi, sekaligus sebagai
gerakan ekonomi rakyat yg berdasar atas asas kekeluargaan. (UU No 25 Th 1992)
Koperasi sebagai salah satu tiang pembangunan ekonomi Indonesia,
mengalami perkembangan yang sangat pesat seiring dengan berjalannya
Globalisasi. Globalisasi juga sangat mempengaruhi pelaksanaan maupun
pengembangan koperasi Indonesia. Di masa Globalisasi, system perekonomian yang
sangat cocok diterapkan adalah system ekonomi yang berorientasi Koperasi dan
berasaskan kekeluargaan. Terdapat sekitar 192.433 unit koperasi yang tersebar
diseluruh wilayah Indonesia. Mulai dri yang beromzet puluhan juta hingga
Triliyunan. Menurut data Kementrian Koperai dan UMKM, tercatat bahwa Koperasi
Simpan Pinjam Pekalongan yang memiliki omzet 2,3 Triliyun. Ada 5 jenis koperasi
yang ada di Indonesia, yaitu :
1) Koperasi Simpan Pinjam
2) Koperasi Konsumsi
3) Koperasi Produksi
4) Koperasi Jasa
5) Koperasi Serba Usaha
Selain terkait dengan Globalisasi, Koperasi dan UMKM
juga berhubungan dengan Kewirausahaan. Jumlah penduduk Indonesia yang sangat berlimpah,
sangatlah menguntungkan dari segi jumlah tenaga kerja. Akan tetapi, jumlah
tenaga kerja yang berlimpsh ini, tidak diimbangi dengan peningkatan jumlah
Pengusaha. Padahal jika Indonesia memiliki setidaknya 2% entrepreneur saja dari
total penduduknya, maka Indonesia bisa dikatakan sebagai Negara maju dengan
kondisi perekonomian yang kuat dan stabil.
Kementrian
koperasi memiliki tujuh deputi yang saling terkait dalam mencapai tujuannya. Salah satunya yaitu deputi Kelembagaan
dimana bertugas membantu Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
dalam menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di
bidang Kelembagaan yang meliputi, perumusan, koordinasi, perencanaan dan
pengembangan kebijakan dan penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di
bidang Pembiayaan Kelembagaan.
1.2. Rumusan
Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas maka, dapat
dirumuskan permasalahan sebagai berikut:
1. Apa yang dimaksud dengan globalisasi, dan apa saja
yang di Globalisasikan terkait dengan kebijakan Kementrian koperasi dan UMKM ?
2. Hal apa saja yang perlu dilakukan ketika pelaksanaan pembinaaan
kelembagaan koperasi ?
3. Apakah definisi dari kewirausahaan dan bagaimana
kondisi ketenagakerjaan Indonesia?
4. Program apa saja yang dilaksanakan oleh Kementrian
Koperasi dan UMKM terkait dengan Pengembangan Kewirausaan di Indonesia ?
1.3.
Tujuan dan Manfaat
Tujuan :
1. Mengetahui pengertian Globalisasi dan keterkaitanya
dengan kebijakan Kementrian koperasi dan UMKM.
2. Mengetahui Hal yang dilaksanakan pada saat pembinaan
kelembagaan koperasi.
3. Mengetahui definisi Kewirausahaan serta kondisi
ketenagakerjaan Indonesia.
4. Mengetahui
Program apa saja yang dilaksanakan oleh Kementrian Koperasi dan UMKM terkait
dengan Pengembangan Kewirausaan di Indonesia
Manfaat :
Penyusunan laporan
hasil observasi Kuliah Kerja Lapangan (KKL) Terpadu ini diharapkan dapat
memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis :
1. Manfaat
Teoritis
Sebagai salah satu pedoman
materi kuliah yang terkait dengan Koperasi dan UMKM, yang bisa diaplikasikan
dalam kehidupan sehari hari. Selain itu, Kuliah Kerja Lapangan
(KKL) Terpadu juga bermanfaat
untuk melihat dan membandingkan bagaimana pembinaan koperasi yang ada diseluruh
Indonesia.
2. Manfaat
Praktis
Sebagai bahan masukan
pengetahuan praktis di bidang sosial-ekonomi dan sebagai bahan informasi,
data, dan bagi para peneliti merupakan
bahan informasi akurat untuk mendeskripsikan hasil penelitiannya.
1.4. Tempat
Dan Waktu Pelaksanaan
Tempat
Obyek KKL Terpadu : Ruang Nareswara, SME Tower, Jl.
Gatot Subroto Kav. 94, Jakarta Selatan.
Hari
dan Tanggal : Senin,
16
Juli 2012
Pukul : 09.00 – 11.00 WIB
1.5. Peserta
Kuliah Kerja Lapangan (KKL) Terpadu
Peserta
sebanyak 414
mahasiswa
Jurusan Pendidikan Ekonomi dan
110 mahasiswa Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi,
rinciannya antara lain :
1. Mahasiswa
Program Studi Pendidikan Ekonomi (Akuntansi), S1 sebanyak 176 orang
2. Mahasiswa
Program Studi Pendidikan Ekonomi (Koperasi), S1 sebanyak 119 orang
3. Mahasiswa
Program Studi Pendidikan Ekonomi (Administrasi Perkantoran) sebanyak 119 orang.
4. Mahasiswa
Program Studi Ekonomi Pembangunan
sebanyak 110 orang.
1.6. Bentuk
Kegiatan
Dalam
rangka kegiatan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) Terpadu, Jurusan Pendidikan Ekonomi
dan Ekonomi Pembangunan , Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang 2012
dengan agenda kunjungan dan observasi di obyek KKL yaitu Kementrian Negara
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM).
1.7. Metode
Pengumpulan Data
a.
Metode Wawancara ; metode pengumpulan
data dan informasi melalui pengajuan pertanyaan atau dalam bentuk diskusi
kepada informan (narasumber) terkait dengan materi yang dibahas.
b.
Metode Observasi ; metode pengumpulan
data dan informasi dengan sistem pengamatan langsung terhadap obyek.
c.
Metode
Diskusi, Ceramah serta pemberian materi langsung dari narasumber.
Jenis
Data
Jenis data yang diaplikasikan dalam penyusunan
laporan KKL ini ada dua macam yakni ;
a. Data
Primer adalah data yang diperoleh langsung
dari narasumber misalnya keterangan langsung dari narasumber.
b. Data
Sekunder adalah data yang diperoleh dari objek penelitian yang tidak diperoleh secara langsung akan tetapi data
tersebut di peroleh dari hasil penelitian orang lain. Misalnya Data Biro
Perencanaan Kementrian KUKM, Data BPS.
1.8. Sistematika
Penulisan
Sistematika
Penyusunan Laporan KKL merupakan garis besar penyusunan yang bertujuan agar
pokok-pokok masalah dapat dibahas secara terarah.Selain itu sistematika
penulisan juga disusun untuk memudahkan memahami secara keseluruhan isi
laporan.Adapaun laporan KKL ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :
Bab I Pendahuluan
1. latar
belakang
2. Rumusan
masalah
3. Tujuan
dan manfaat penulisan
4. Tempat
dan waktu pelaksanaan
5. Peserta
KKL
6. Bentuk
kegiatan
7. Metode
pengumpulan data
8. Sistematika
penulisan
Bab II Pembahasan
1. Isi
2. Pembahasan
Profil lembaga Kementrian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM).
Bab III Penutup
1. Kesimpulan
2. Saran
BAB
II
PEMBAHASAN
1.
Arti Penting Globalisasi dan Apa yang di Globalkan
serta Keterkaitanya dengan Kebijakan Yang dikeluarkan Oleh Kementrian Koperasi
dan UMKM
Globalisasi berasal dari kata Globe yang berarti Bola
Bumi, bulatan yaitu peta bumi yang berbentuk bulat. Dari kata Globe kemudian
menjadi Global yang diartikan keseluruhan yang berkaitan dengan hal hal yang
ada didunia. Sehingga kata global berarti suatu proses tatanan masyarakat yang
mendunia dan tidak mengenal batas wilayah. Globalisasi juga merupakan suatu
proses perubahan social yang menyebabkan seseorang, sekelompok orang, maupun
suatu Negara saling dihubungkan dan saling membutuhkan dengan masyarakat atau
Negara lain yang diakibatkan oleh adanya kemajuan teknologikomunikasi diseluruh
dunia. Globalisasi juga dapat diarikan terbentuknya system organisasi dan
komunikasi antar masyarakat diseluruh dunia untuk mengikuti system dan kaidah
kaidah yang sama secara cepat terutama dibidang ilmu pengetahuan teknologi dan
komunikasi (Selo Soemardjan).
Negara Negara diseluruh dunia
sepakat mengadakan Koferensi terkait dengan Globalisasi . diantaranya :
1) Konferensi G4 di Uruguay
Dengan poko bahasan antara lain :
a) Apa saja yang diglobalkan ?
b) Bagaimana pelaksanaan Globalisasi ?
c) Kapan Pelaksanaan Globalisasi ?
Pada Konferensi ni Indonesia akan Globalisasi
tahun 2100.
2) Konferensi di Atalanta
Indonesia siap Globalisasi tahun 2050.
3) Konferensi di Bogor tahun 1995
Indonesia siap Globalisasi tahun 2020. Pada
Konferensi tersebut seluruh Negara di dunia memutuskan bahwa Globalisasi akan
dilaksanakan pada tahun 2020.
Sebelum tahun 2020, antara
Negara-Negara, Negara-Organisasi, Produk-Produk harus mengukur berapa tingkat
efisiensi dalam menghasilkan produk barang ataupun jasa. Yang di Globalkan antara lain :
·
Barang
dan Jasa
Dimasa Globalisasi, Barang dan Jasa harus bisa
menembus pasar dunia (Produk Global). Produk Global adalah produk yang diterima
oleh seluruh masyarakat dunia tanpa memperhatikan Suku, Agama, Ras.
·
Investasi
(Uang)
Investasi tidak harus menggunakan uang saja,
tetapi bisa juga Investasi Saham, Peralatan ataupun Gedung bangunan. Investasi
Global juga sangat dipengaruhi oleh Kurs Valuta Asing.
·
Sumber
Daya Manusia (SDM)
Ditetapkan bahwa pada tahun 2015, Setiap orang
bisa bekerja keseluruh Negara di dunia dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Ijazah Akademik Sekolah Umum
b. Sertifikat Kompetensi (Keahlian dan
Ketrampilan)
Globalisasi juga sangat mempengaruhi
Kebijakan Kebijakan yang ditetapkan oleh Kementrian Koperasi dan UMKM, hal ini
teraplikasikan dengan meningkatkan penggunaan teknologi terhadap peningkatan
mutu produk global.
2.
Hal-hal yang perlu dilakukan ketika pelaksanaan pembinaaan kelembagaan
koperasi
§ Mempelajari akte pendirian koperasi / AD
a. Jumlah anggota pada saat pendirian
b. Persyaratan
keanggotaan
c. Jenis
Jenis usaha
d. Modal
-> Besaran simpanan pokok dan wajib
e. Pembagian
SHU -> Komposisi bagaimana
dan untuk apa saja
f. Kepengurusan
Awal -> Susunan, Masa Periode, dan Kualifikasi
g. Pengawas
-> Susunan, Masa
Periode, dan Kualifikasi
h. Pengelola
-> Susunan dan Kualifikasi
i. Wilayah
Keanggotaan -> Kabupaten, Propinsi, atau Nasional
j. Perubahan Anggaran Dasar Yang
pernah dilakukan -> Point yang
pernah dan perlu dirubah
k. Rapat-rapat
pengambilan keputusan
§ Mempelajari
Anggaran Rumah Tangga
a. Membandingkan
dengan AD, apakah yang ada dalam AD telah
dijabarkan dalam ART
b. Jika
masih ada yang belum dijabarkan dalam ART point apa saja
§ Peraturan-peraturan
Khusus
a. Peraturan khusus apa saja yang sudah ada
b. Perturan khusus apa saja yang
belum ada
c. Apakah
dalam persus tersebut telah mengakomodasikan ketentuan tentang adanya sanksi dan
pernyataan siapa sebagai penanggungjawab
apabila terjadi penyimpangan
§ Buku
Kelengkapan Organisasi Koperasi
(3 buku wajib personifikasi badan
hukum lembaga koperasi)
a. Buku
daftar anggota
- Apakah seluruh anggota telah menandatangani
- Apakah setiap halaman sudah ditandatangani pejabat
-
Apakah cukup tersedia informasi atas
perubahan jumlah anggota (keluar/masuk)
b. Buku
daftar pengurus
- Apakah seluruh pengurus telah menandatangani
- Apa cukup tersedia informasi atas
perubahan pengurus dari periode ke
periode, cros cek dengan berita acara pemilihan pengurus
- Apakah sudah fit and proper
c. Buku
daftar pengawas
- Apakah seluruh pengawas telah menandatangani
- Apa cukup tersedia informasi atas
perubahan pengawas dari periode ke periode, cros cek dengan berita acara
pemilihan pengawas
- Apakah sudah fit and proper
§ Buku administrasi Oraganisasi (15 Buku)
a. Meneliti buku saran /
anjuran pejabat dan atau anggota
b. Saran / Anjuran apa sajakah yang sudah
direalisasikan / ditindaklanjuti
c. Saran / Anjuran apa sajakah yang belum
direalisasikan / ditindaklanjuti apa yang
menjadi kendala
d. Siapa pejabat yang menulis buku saran itu
e. Catat jika ada saran yang salah atau tidak tepat
§ Jobdisc pengurus dan Pengawas
a. Mana yang sudah ada
b. Mana yang belum ada
c. Teliti ruang lingkup pendelegasian
kewenangannya, apakah ada yang masih overlaping
§ Peraturan-peraturan
internal tentang ketenagakerjaan
a.
Struktur organisasi usaha dan
jobdisc pengelola sesuai dengan jenis usaha
b. Status Kepegawaian
c. Sistem
perekrutan
d. Surat-surat
keputusan Pengangkatan dan atau pemberhentian
e. Meneliti Sistem penggajian, hak &
Kewajiban, sanksi
f.
Kode etik karyawan
g.
Daftar hadir karyawan
h.
Peningkatan Kompetensi karyawan
i.
Apakah sudah memiliki serikat pekerja
j.
K3
k. Apakah Koperasi pernah mengirimkan
karyawannya untuk mengikuti diklat yang
bersifat swadaya?
§ Visi
a. Apa Visi dari koperasi yang terukur
b. Apakah ruang lingkup visi tersebut telah mengandung unsur: Kelembagaan, Organisasi, Keanggotaan, Permodalan,
Aktivitas usaha dan peningkatan pendapatan anggota
c. Jika
belum punya visi apa sebabnya
§ Misi
a.
Apakah unsur-unsur dalam visi sudah dijabarkan
bagaimana cara mencapainya
b.
Jika belum apa kendalanya
§ Rencana
Strategis
a. Apakah koperasi telah memiliki rencana strategis
(jangka menengah dan
jangka panjang)
b. Kalau
belum apa kendalanya
§ Rencana
/ program kerja
a.
Apakah rencana kerja tersebut sudah
benar-benar merupakan penjabaran dalam bentuk upaya-upaya guna mencapai target
misi yang telah ditetapkan
b.
Kalau belum apa kendalanya
§ Database
Usaha Anggota
Apakah sudah disusun
database anggota yang meliputi :
a. Jenis-jenis
usaha anggota
b. Kebutuhan
pokok anggota
c. Identifikasi
calon anggota yang potensial menjadi anggota
§ Standar
Operasional Manajemen (SOM)
a. Apakah koperasi telah memiliki
kebijakan pengaturan standar operasional manajemen yang merupakan produk hukum
legal
b. Apakah dalam SOM tersebut seluruh tugas
dan tanggung jawab sudah dibagi habis
dan tidak terdapat duplikasi (rangkap jabatan)
c. perhatikan tugas-tugas yang sifatnya
bertentangan, kerana hal itu tidak boleh dirangkap satu orang.
§ Standar
Operasional Prosedur (SOP)
a. Apakah koperasi telah memiliki
kebijakan pengaturan standar operasional prosedur yang merupakan produk hukum
legal
b. Apakah dengan SOP tersebut telah menjamin (memberikan gambaran) bahwa koperasi dapat bekerja secara efektif dan
efisien
c. Apakah SOP telah mencerminkan otorisasi bertingkat
§ Dokumentasi Rapat-rapat Pengurus dan
Pengawas
a. Teliti
notulen rapat-rapat pengurus dan pengawas
b. Teliti keputusan-keputusan rapat
pengurus dan pengawas, apakah sudah merupakan
tindak lanjut dari saran-saran pejabat, anggota, atau keputusan RAT.
§ Penyusunan
Laporan Berkala
a. Apakah koperasi telah memenuhi
kewajiban dalam membuat laporan berkala kepada pejabat
b. Teliti materi laporan, konten apa saja
yang sudah masuk dan apa yang belum masuk
§ Tatalaksana
Administrasi
a. Prosedur surat menyurat
b.
Pengarsipan
c.
Kop surat, stampel, kwitansi
d.
Teliti file surat – surat masuk dari dinas dan instansi lain
§ Penanganan
Pengaduan
a. Prosedur Penanganan kalau terjadi
pengaduan baik dari anggota ataupun pihak-pihak yang berhubungan dengan
koperasi
b. Siapa
yang diberi tugas menangani jika hal tersebut terjadi
§ Sarana
dan Infrastruktur
a. Sarana Kantor dan Layout penataan kantor
b. kelengkapan sarana kantor dan
infrastruktur
c. Status
kepemilikan
d. Kodefikasi
sarana
e. Buku
inventaris
§ Buku-buku
Peraturan Perkoperasian
a. Peraturan per UU apa saja yang telah dimiliki oleh koperasi
(UU 25, PP, dan Permenkop&UKM)
b. Peraturan per UU apa saja yang telah
dimiliki oleh koperasi terkait dengan jenis usahanya.
§ Perijinan
Yang dimiliki
a.
Perijinan non usaha : SITU, TDP, HO, NPWP, IMB
b. Perijinan
usaha
§ Manajemen Pengelolaan Lingkungan
a. Apakah koperasi telah menerapkan
manajemen pengelolaan lingkungan
b. Bagaimana pengelolaan dana pembangunan
daerah kerja yang sudah berjalan
§ Rapat
Anggota Tahunan (RAT)
a. Apakah Koperasi selalu melaksanakan RAT tepat waktu
b.
Apakah pelaksanaan RAT berkwalitas
c.
Metode perwakilan / langsung
d.
Kapan Koperasi siap menghadirkan notaris dalam RAT
§ Prestasi
/ Penghargaan
a. Apa penghargaan yang pernah diperoleh dari instansi lain selain dari
Kementerian Koperasi dan UKM
b. Kapan
diperoleh
c. Dalam
wujud apa
3.
Pengertian Kewirausahaan dan Kondisi
Ketenagakerjaan di Indonesia
Kewirausahaan adalah Semangat,
sikap, perilaku dan kemampuan seseorang yang memiliki kreativitas, inovasi dan
percaya diri serta berani mengambil resiko dalam upaya mencari, menciptakan,
menerapkan teknologi, produk baru secara efisien dalam rangka memberikan
pelayanan yang lebih baik.
Sebagai suatu Negara yang memiliki banyak potensi SDM, Indonesia juga
seharusnya memiliki potensi pemuda-pemuda yang akan menjadi pengusaha.
Berikut adalah beberapa potensi pemuda
:
·
Kapasitas
dan kualitas pemuda dapat dikembangkan sebagai penentu masa depan bangsa
·
Peran
pemuda dapat diandalkan sebagai agen perubahan, kontrol sosial dan kekuatan
moral.
·
Banyaknya
jumlah pemuda usia 16 s/d 30 tahun ± 69,98 juta atau 29,45% dari jumlah
penduduk Indonesia (Data BPS Agustus 2011).
·
Pemuda
adalah pengemban misi dalam meningkatkan harkat dan martabat bangsa.
·
Terdapat
peluang pemuda sebagai kekuatan sosial ekonomi bangsa.
Kunci sukses pemuda wirausaha antara
lain :
·
Terbuka
terhadap pengalaman baru
·
Percaya
diri, disiplin dan kerja keras
·
Jaringan
komunikasi yang luas
·
Berani
mengambil resiko
·
Memiliki
wawasan global dan mampu memanfaatkan peluang
·
Mengenali,
mengelola dan mengembangkan potensi diri sendiri
·
Memahami,
bekerjasama dan memiliki
kemampuan manajer
·
Kreatif,
inovatif dan produktif
Gambaran Tentang Kondisi Kependudukan dan
Ketenagakerjaan Indonesia
No
|
Aspek
|
Februari
2011
|
Februari
2012
|
1
|
Penduduk
|
237.641.326
|
241.547.186
|
2
|
Laki – Laki
|
119.630.913
|
121.413.417
|
3
|
Perempuan
|
118.010.413
|
119.768.769
|
4
|
Angkatan Kerja
|
119,40 Juta
|
120,41 Juta
|
5
|
Penduduk yang Bekerja
|
111,28 Juta
|
112,80 Juta
|
6
|
Pengangguran
|
8,12 Juta (6,80%)
|
7,61 Juta (6,32%)
|
7
|
Pengangguran Sarjana
|
612.717
|
492.343
|
8
|
Pengangguran Diploma
|
434.457
|
434.457
|
9
|
Pengangguran SLTA/SMK/MA
|
3.344.315
|
3.074.946
|
10
|
Pengangguran SLTP/MTS
|
1.803.009
|
1.890.755
|
11
|
Kemiskinan
|
30,02 Juta (12,49%)
|
29,89 Juta (12,36%)
|
 |
|||
Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah
penduduk baik laki laki maupun perempuan pada bulan Februari tahun 2012
mengalami peningkatan dari yang semula 237.641.326 menjadi 241.547.186. seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk maka jumlah angkatan
kerjanya juga meningkat menjadi 120,41 Juta
Secara keseluruhan jumlah
pengangguran disemua sector jenjang pendidikan mengalami penurunan, akan tetapi
jumlah pengangguran tingkat SLTP/MTS justru mengalami peningkatan, hal ini
dikarenakan banyak lapangan pekerjaan yang meningkatkan standar kualifikasi
perekrutan calon tenaga kerja menjadi minimal lulusan SLTA/SMK/MA, sehingga
banyak yang lulusan SLTP/MTS sulit mendapatkan pekerjaan. Selain itu, para
lulusan SLTP/MTS kurang dibekali dengan ketrampilan sehingga kurang bisa
bersaing dalam bursa ketenagakerjaan.
Seiring
dengan menurunya jumlah pengangguran, Maka Jumlah kemiskinan juga ikut menurun,
Ditahun 2011 jumlah masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan ada sekitar 30,02 Juta, dan ditahun 2012
jumlah masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan turun menjadi 29,89 Juta atau bila dinyatakan dalam persentase turun
0,13% dari 12,49% menjadi 12,36%.
4.
Program yang dilaksanakan oleh
Kementrian Koperasi dan UMKM terkait dengan Pengembangan Kewirausaan di
Indonesia
PROGRAM DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN SDM
1.
Peningkatan kompetensi SDM KUKM melalui :
v
Penyelenggaraan
Diklat Managerial.
v
Penyelenggaraan Diklat Teknis.
v
Penyelenggaraan Diklat Kewirausahaan.
v
Penyelenggaraan Diklat Perkoperasian.
v
Penyelenggaraan
TOT Fasilitator.
2. Membangun sistem pengembangan
Sumber Daya Manusia melalui:
v
Pengembangan
Tempat Praktik Keterampilan Usaha (TPKU).
v
Pengembangan
standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dibidang SDM Pengelola
Koperasi Jasa Keuangan (KJK).
PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN
Dasar :
Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM
Nomor :
04/Per/M.KUKM/IX/2010 Tgl 23
September 2010
Tujuan :
a.
Menumbuhkan
dan mengembangkan wirausaha dari kalangan sarjana sehingga mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi
diri sendiri, keluarga, masyarakat dan lingkungannya.
b.
Mengoptimalkan
pendayagunaan SDM terdidik dengan memanfaatkan teknologi dan sumber daya lokal yang memiliki keunggulan kompetitif baik melalui
perorangan, koperasi atau kelompok.
c. Meningkatkan jumlah sarjana wirausaha yang mandiri, berkualitas, tangguh dan handal dalam menggerakan perekonomian
Sasaran Program
Penumbuhan Dan Pengembangan Kewirausahaan :
Ø
Meningkatnya
jumlah sarjana wirausaha yang mandiri dan berkualitas.
Ø
Berkembangnya
usaha produktif.
Ø
Meningkatnya
kualitas sumber daya manusia koperasi dan UMKM.
Ø
Meningkatnya
produktivitas dan daya saing usaha.
Ø
Mengurangi
pengangguran dan kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Program Penumbuhan dan Pengembangan Sarjana Wirausaha
I.
Sosialisasi Kewirausahaan
·
Sosialisasi
kewirausahaan kepada para sarjana dan
mahasiswa oleh Kementerian Koperasi dan UKM bekerjasama dengan Pemerintah
Daerah
Melibatkan :
Ø
Lembaga
Pengelola Dana Bergulir-Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM)
Ø
Akademisi/perguruan
tinggi
Ø
Lembaga
Keuangan Bank atau Koperasi
Ø
Wirausaha muda yang berhasil
Ø
Praktisi/Pelaku
Usaha
II.
Pendidikan
dan Pelatihan
§ Dinamika Kelompok.
§ Motivasi Kewirausahaan.
§ Teknik Pembuatan Rencana Bisnis.
§ Perkoperasian.
§ Kisah Sukses Wirausaha Muda.
§ Akses Pendanaan.
III.
Fasilitas
Akses Pendanaan
§ Lembaga Keuangan Bank dan Non-Bank
§ LPDB-KUMKM
§ Koperasi
PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN
a. Sosialisasi kewirausahaan bagi kalangan calon
wirausaha.
b. Motivasi/merubah mindset diutamakan
dilakukan oleh pelaku usaha yang sukses
c. Memperkenalkan kewirausahaan dengan cara:
diklat, peninjauan ketempat usaha, praktik usaha, membuat action plan.
BAB III
PENUTUP
- Kesimpulan
1.
Globalisasi
mempengaruhi Kebijakan Kementrian Koperasi dan UMKM dalam hal peningkatan
Sektor Usaha Kecil dan Menengah yaitu berkaitan dengan Produk Global, Investasi
maupun Sumber Daya Manusia .
2.
Hal
– hal yang perlu diperhatikan ketika pembinaan koperasi antara lain
mempersiapkan seluruh aspek pendirian koperasi, aspek Anggaran Dasar dan
Anggaran Rumah Tangga, hingga aspek pembubaran koperasi,
3.
Kondisi
kewirausahaan Indonesia masih tergolong kecil yaitu 1,56%
atau sekitar 3.707.205
orang, akan tetapi terjadi peningkatan jumlah angkatan kerja menjadi 120,41 Juta. Jumlah pengangguran maupun kemiskinan justru
mengalami peningkatan 0,48% untuk pengangguran dan 0,13% untuk kemiskinan.
4.
Kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementrian Koperasi
dan UMKM berkaitan dengan Pengembangan Kewirausahaan Indonesia adalah melalui
program-program antara lain : Program Penumbuhan dan Pengembangan Sarjana
Wirausaha, Sosialisasi kewirausahaan
bagi kalangan calon wirausaha, Motivasi/merubah
mindset diutamakan dilakukan oleh pelaku usaha yang sukses, Memperkenalkan kewirausahaan dengan cara: diklat,
peninjauan ketempat usaha, praktik usaha, membuat action plan, serta Gerakan Kewirausahaan Nasional (GKN).
B.
Saran
1.
Mengatasi
masalah Globalisasi dibidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, seharusnya
ditunjang dengan penggunaan teknologi yang berefisiensi dan efektifitas yang
tinggi sehingga produk yang dihasilkan bisa berorientasi dipasar global.
2.
Hal
yang diperhatikan untuk melakukan pembinaan
Koperasi dan UMKM tidak hanya dilakukan oleh pihak pemerintah saja,
melainkan seluruh pihak yang terlibat didalamnya antara lain Masyarakat, Pihak
Pengelola Koperasi (Manajer, Pengurus, Pengawas), Pengusaha Kecil, Mikro dan
Menengah.
3.
Usaha
yang bisa dilakukan untuk meningkatkan jumlah Kewirausahaan Indonesia serta
mengurangi jumlah pengangguran dan kemiskinan antara lain : dengan menambah
jumlah lapangan pekerjaan. Meningkatkan mutu pendidikan, serta mengupayakan
program keluarga berencana.
4.
Pengembangan
Kewirausahaan Indonesia harus dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan
agar Indonesia bisa meningkatkan jumlah wirausahawan yang saat ini jumlahnya
sangat rendah yaitu hanya 1,56% atau sekitar 3.707.205 orang.
